Palembang – Ratusan aktivis Walhi dari berbagai provinsi melakukan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup di Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk membicarakan berbagai problem lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan gambut.
“Kebakaran hutan dan lahan gambut di beberapa provinsi, termasuk krisis air, pencemaran dari industri ekstraktif, seperti sawit, tambang, dan berbagai proyek pembangunan yang mengancam sumber-sumber kehidupan rakyat yang ada di kawasan pesisir menjadi fokus perhatin dalam pertemuan tahun ini,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XII Hadi Jatmiko di Palembang, Minggu (24/4).
Ia menjelaskan bahwa PNLH XII yang rangkaian acaranya berlangsung mulai 22 hingga 27 April 2016 akan mencoba membicarakan berbagai problem lingkungan di negeri ini yang selalu muncul setiap tahun, seperti kebakaran hutan dan lahan gambut pada setiap musim kemarau.
“Dalam kesempatan forum pertemuan tertinggi organisasi Walhi empat tahunan ini, aktivis lingkungan akan mengurai berbagai persoalan penting terkait dengan lingkungan hidup di Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, dalam PNLH XII yang mengusung tema “Indonesia Adil Lestari, Utamakan Keselamatan Rakyat” tidak hanya membahas mengenai masalah kerusakan lingkungan, tetapi juga berupaya menagih janji pemerintah yang akan mengalokasikan kawasan hutan 12,7 juta hektare untuk rakyat.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo pernah menjanjikan akan mengalokasikan kawasan hutan yang relatif cukup luas. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda realisasinya.
Berdasarkan kondisi tersebut, aktivis lingkungan yang tergabung dalam Walhi memanfaatkan kesempatan pertemuan di Palembang ini mencari cara yang tepat dan didukung dasar hukum yang kuat agar pemerintah segera memenuhi janjinya.
Kawasan hutan untuk rakyat, menurut dia, perlu diperjuangkan segera terealisasi karena konflik atas lahan akan terus terjadi apabila pemerintah hanya mengedepankan kepentingan korporasi dan menghilangkan hak-hak kelola hutan rakyat.
Dalam PNLH tahun ini, selain membahas berbagai problem lingkungan juga akan memilih pimpinan organisasi dan menyusun kepengurusan nasional untuk masa bakti 2016 sampai dengan 2020.
aktual.com
0 komentar:
Posting Komentar